Batas Aglomerasi Mudik Lokal di Jateng Akan Dikoordinasikan dengan Kepolisian

Reporter

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan batasan aglomerasi mudik di Jateng masih dikordinasikan dengan kepolisian lalu lintas. Sebab menurut Ganjar, setiap daerah bersinggungan dengan daerah lainnya.

Nantinya kepolisian akan mengatur batasan-batasan aglomerasi, karena kata Ganjar apapun yang berbatasan akan berbatasan dengan yang lain. Semisal aglomerasi dibuat untuk empat kabupaten/kota, tiap daerah-daerah ujung pasti berbatasan dengan daerah lain.

“Komunikasi dengan Jawa Timur juga dilakukan, meskipun perpindahan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah tidak terlalu banyak," katanya seperti dikutip Tempo dari laman Provisni Jateng, Minggu 2 Mei 2021.  

Begitu juga dengan DIY yang pasti akan banyak perpindahan dari Jawa Tengah, seperti orang sekitar Puworejo, Klaten, Magelang, Wonogiri, dan Solo yang bolak-balik ke DIY. "Kita harapkan ini nanti juga bisa aman. Nanti kepolisian yang akan menyiapkan,” ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menyampaikan, warga yang harus bekerja pulang pergi luar kota tidak bisa dilarang berpergian, karena menyangkut rezeki untuk bertahan hidup.

Saat ini Ganjar dan jajarannya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan tujuh Sekda dan beberapa gubernur di pulau Jawa. Guna membahas pematangan kebijakan, dan pengaturan perpindahan orang dari masing-masing provinsi.

Ia menyebut, kordinasi antar provinsi itu penting, tekhususnya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebab apabila pemudik atau pergerakan orang di DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat terkontrol, maka Provinsi Jawa Tengah akan relatif aman.

DELFI ANA HARAHAP

Baca juga: Kakorlantas: Pemudik Jangan Langsung Diputarbalikkan, Kedepankan Sikap Humanis