Ikuti Kami di
TEMPO CO.Tangerang-Nama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) belakangan ini mencuat karena kritiknya terhadap pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan larangan mudik.
Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu menyatakan menghormati kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pelarangan Mudik dan Pembukaan Pariwisata. Meski demikian, pihaknya mengusulkan kalau dilarang, dilarang semuanya. Kalau dibuka, dibuka semuanya.
Wahidin beralasan dengan kebijakan seperti sekarang; mudik dilarang namun tempat wisata dibuka justru menyulitkan daerah seperti Banten.
Dia memperkirakan, karena dekat dengan Jakarta tempat orang-orang tidak mudik, wisata Banten bakal menjadi pilihan.
"Yang pertama, saya menghormati kebijakan Pemerintah dan tentunya akan kita taati,"kata Gubernur Banten Wahidin Kamis 15 April. 2021.
Yang kedua kata Wahidin harus dipahami bahwa posisi Provinsi Banten itu di wilayah ujung barat yang memiliki garis pantai sepanjang 499,62 Km dan sangat terbuka.
Yang ketiga Wahidin menyebut, ketika masyarakat Jakarta tidak pulang mudik, pilihannya hanya satu yaitu berbondong-bondong ke Banten untuk berwisata.
"Pada satu sisi mudik tidak boleh tapi wisata dibuka. Ditambah lagi dengan masyarakat yang ada di Banten, itu kan jutaan orang,"kata Wahidin.
Masih menurut Gubernur Wahidin hampir tiap minggu, pilihan wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya ke daerah Banten. Dengan pertimbangan karena lebih dekat, lebih terjangkau secara ekonomi, dan sebagainya.
Wahidin pun mengungkapkan penerapan disiplin protokol kesehatan terhadap para wisatawan yang datang ke Banten menjadi tantangan tersendiri.
"Saya mengusulkan, kalau dilarang, dilarang semuanya. Kalau dibuka, dibuka semuanya. Dengan berbagai konsekuensi mulai dari perjalanan hingga di tempat wisata,"kata Wahidin.
Wahidin memaparkan, praktik pada waktu pihaknya mencoba memonitor dan menata bagaimana wisata dengan penerapan protokol kesehatan, karena area wisata di Provinsi Banten terbuka, perlu komitmen berbagai pihak untuk mengontrol apalagi menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Pengalaman dari Tahun Baru 2021 dan Lebaran tahun lalu, lanjutnya, di tempat wisata antara orang-orang Banten dengan orang-orang dari Jakarta dan daerah lainnya berbaur, kumpul di situ.
"Agak sulit bagi kami untuk melakukan penataan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang kita hadapi. Karena, ternyata setelah ada aktivitas di tempat wisata, terjadi kerumunan. Yang terpapar (Covid-19) naik tajam," ungkap Gubernur.
"Bagaimana memutus mata rantai ini. Ini persoalan Banten sendiri,"tambah Wahidin.
Masih menurut Wahidin, Provinsi Banten berbeda dengan tempat lain. Kalau ada larangan mudik lebaran, maka tidak ada aktivitas mobilisasi, tidak interaksi, dan berbagai masalah.
AYU CIPTA
Baca juga : Polri Sebut Belum Ada Penyekatan Mudik Lebaran Sebelum 6 Mei
