Dinsos Mataram Tingkatkan Pengawasan Gelandangan dan Pengemis Saat Ramadan

Reporter

Editor

Rabu, 30 Maret 2022 17:23 WIB

Warga beraktivitas di kolong jembatan kawasan Raden Saleh, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat blusukan dengan menyusuri kolong jembatan di Jakarta. Saat itu, ia menemui banyak pemulung dan gelandangan yang tinggal di bawah kolong jembatan tersebut. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadan. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati mengatakan untuk pengawasan selama Ramadan sebanyak 42 personel satuan tugas sosial disiagakan pada sejumlah titik strategis. Titik lokasi tersebut seperti lampu merah dan pusat-pusat keramaian seperti di pusat perbelanjaan dan taman kota yang biasa menjadi tempat mangkal anak jalanan serta gepeng alias gelandangan dan pengemis.

"Selain ada yang siaga di titik strategis, satgas sosial juga kita tugaskan melakukan patroli. Biasanya, saat puasa aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis meningkat," katanya pada Rabu, 30 Maret 2022.

Satgas yang ditempatkan di titik-titik strategis bisa langsung mengambil tindakan penertiban ketika menemukan aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Begitu juga satgas yang melakukan patroli. "Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditertibkan, dibawa ke posko atau ke Kantor Dinsos untuk diindentifikasi," katanya.

Apabila anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut merupakan warga luar kota, maka Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi NTB, untuk dilakukan pengembalian ke daerah asal. Sedangkan, kalau anak jalanan, gelandangan dan pengemis teridentifikasi warga Kota Mataram maka Dinsos akan melakukan asesmen.

"Asesmen kita lakukan untuk mengetahui alasan mereka beraktivitas di jalanan. Apakah mereka belum terakomodasi dalam berbagai program penanganan kesejahteraan sosial atau alasan lainnya," katanya.

Di sisi lain, lanjut Asnayati, pihaknya juga akan melakukan pembinaan untuk mengubah karakter masyarakat agar tidak turun ke jalan.

"Untuk mengubah karakter masyarakat kami perlu secara konsisten melakukan penanganan dan pengawasan, tidak cukup dengan kata-kata," katanya.