Gelora Suara Mahasiswa di Berbagai Daerah Demi Kawal Putusan MK

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan pekerja saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang diikuti sekitar tiga ribu pengunjuk rasa itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menolak revisi UU Pilkada 2024, dan menuntut penyelesaian kasus tragedi Kanjuruhan. ANTARA FOTO/Muhammad Mada

Seorang mahasiswa melakukan orasi saat unjuk rasa tolak pengesahan revisi UU Pilkada di kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat, 23 Agustus 2024. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa NTB melawan menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Sejumlah demonstran berorasi saat unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 23 Agustus 2024. Pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dan lintas sektor organisasi pers menyerukan penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang anggap bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70. ANTARA FOTO/Andry Denisah.

Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi darurat demokrasi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang diikuti ribuan mahasiswa Pontianak tersebut merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat demokrasi di Indonesia sekaligus untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang

Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi darurat demokrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara tersebut menuntut DPR agar membatalkan Revisi UU Pilkada sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada. ANTARA FOTO/Yudi Manar