Bentrokan Terjadi dalam Demo Tolak RUU Pilkada di Sejumlah Daerah

Seorang angota polisi yang terluka dibawa rekannya ke ambulans saat berlangsung unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat 23 Agustus 2024. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada dan menuntut untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pilkada. ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Sejumlah mahasiswa mengevakuasi rekannya yang pingsan saat unjuk rasa tolak pengesahan revisi UU Pilkada di kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat 23 Agustus 2024. Polisi menerjunkan sedikitnya 350 personel untuk mengamankan aksi mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa saat unjuk rasa tolak pengesahan revisi UU Pilkada di kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat 23 Agustus 2024. Polisi menerjunkan sedikitnya 350 personel untuk mengamankan aksi mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Personel kepolisian menghalau demonstran yang mencoba masuk ke dalam Kantor DPRD Provinsi Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 23 Agustus 2024. Pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dan lintas sektor organisasi pers menyerukan penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang anggap bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70. ANTARA FOTO/Andry Denisah

Ratusan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat saat unjuk rasa tolak pengesahan revisi UU Pilkada di kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat 23 Agustus 2024. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa NTB melawan menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Sejumlah pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan aparat saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat 23 Agustus 2024. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan itu menolak revisi UU Pilkada dan menuntut untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pilkada. ANTARA FOTO/Auliya Rahman