Tolak RUU TNI Polri Koalisi Masyarakat Sipil Mengadu Ke Komnas HAM

Editor

Charisma Adristy

Rabu, 7 Agustus 2024 16:00 WIB

Ikuti Kami di
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat audiensi dan menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Perwakilan masyarakt sipil menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM perihal akan dibahasnya RUU TNI dan Polri oleh Presiden dan DPR yang melanggar prinsip HAM dan demokrasi serta mengabaikan hak-hak partisipasi warga negara. TEMPO/Subekti


1 dari Gambar
Komnas HAMRUU TNIRUU Polri

Foto Terkait