Ramadan, Luhut Pandjaitan: Jangan Ada Razia Lagi  

Editor

Juli Hantoro

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta para kepala kepolisian daerah mengawasi aksi razia di bulan Ramadan. Pemerintah, kata Luhut, ingin bulan Ramadan bisa dinikmati dengan damai oleh semua orang. "Jangan ada razia lagi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Juni 2016.

Ia tak menyebut kapolda mana saja yang diminta untuk mengawasi razia. Menurut Luhut, arahan pengawasan diberikan kepada daerah yang rawan terjadi razia. Salah satunya Polda Metro Jaya. Pemerintah tidak ingin para pedagang kecil mengalami kerugian akibat razia.

Di sisi lain, Luhut meminta pedagang atau penjual makanan juga bisa menahan diri. Ia mengimbau makanan atau minuman yang dijual tidak terlalu terbuka. "Semua pihak menahan diri. Negara tidak ingin ada keresahan," ucapnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Banten merazia warung makan yang buka di siang hari kala Ramadan. Pemilik warteg Saeni menjadi salah satu korbannya. Akibat peristiwa itu, Pemerintah Kota Serang mendapat sorotan karena penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang di dalamnya mengatur jam buka rumah makan saat Ramadan.

Wali Kota Serang Haerul Jaman menyatakan telah terjadi kesalahan prosedur dalam penertiban warung makan oleh Satpol PP. Menurut dia, semestinya Satpol PP tidak bertindak merugikan pedagang saat razia berlangsung.

ADITYA BUDIMAN | DARMA WIJAYA