TEMPO.CO, Brebes - Kepolisian akan memaksa para pemudik yang mengendarai sepeda motor untuk beristirahat sejanak selama setengah jam. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. “Nanti kami paksa mereka (pesepeda motor) untuk berhenti dan beristirahat,” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto, di Brebes, Selasa 31 Mei 2016.
Agung mengatakan pihaknya telah menyiapkan 10 titik cek poin atau titik pengecekan di sepanjang pantura Jawa. Cek poin tersebut digunakan untuk pemeriksaan kendaraan dan tempat peristirahatan. “Nanti kami lengkapi ada musola, toilet, dan fasilitas lainnya,” ujar dia.
Menurutnya, titik pengecekan tersebut berada di Kerawang, Cirebon, Indramayu, dan beberapa titik di Jawa Tengah. “Di tempat peristirahatan itu, pemudik yang mengendarai sepeda motor bisa lebih rileks saat melanjutkan perjalanan,” ujar dia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar menyatakan, pemudik sepeda motor pada musim mudik lebaran tahun ini mencapai 5,6 juta sepeda motor. Jumlah itu meningkat 50 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,7 juta sepeda motor.
Pada musim mudik kali ini, pihaknya terus menekan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dengan mengalihkan ke kendaraan umum melalui program mudik gratis. Tahun ini, ada sekitar 500 bus yang akan mengangkut pemudik dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.“Kalau tidak ditekan seperti ini (dengan mengalihkan ke angkutan umum) kenaikannya mungkin bisa sampai 100 persen,” kata Pudji.
Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi lintas batas untuk menyiapkan penanganan arus mudik dan balik di Hotel Grandian, Brebes, Selasa, 31 Mei 2016 siang. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah lembaga terkait seperti Dirjen Perhubungan Darat, Jasa Raharja, Kementerian PU, perwakilan Polda dan Polres dari lima Provinsi di Jawa. Agung Budi Maryoto mengatakan rapat ini dilakukan untuk menyatukan persepsi di lintas sektoral. "Meski mudik itu sudah menjadi agenda tahunan, jadi harus ada sinergutas antar-institusi," kata dia.
Dia mengatakan seluruh sektor harus melakukan fungsi kontrol untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan. "Siapa berbuat apa dan siapa beetanggungjawab apa. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, petugas sudah bisa melakaanakam tugasnya masing-masing."
Apalagi, lanjut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo, pada lebaran tahun ini tidak ada kemacetan dan zero accident atau tanpa kecelakaan khususnya angkutan umum. "Kita sudah komunikasi dengan organda agar angkutan umum yang digunakan bisa laik jalan."
MUHAMMAD IRSYAM FAIZ