Khofifah: Bantuan Sosial Jangan Dipakai Beli Baju Lebaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengunjungi pengungsi korban banjir Cipinang Melayu di Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta, 23 Februari 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengunjungi pengungsi korban banjir Cipinang Melayu di Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta, 23 Februari 2017. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COKarawang - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menggunakan dana tersebut untuk belanja keperluan Lebaran. Ia menegaskan bantuan itu harus digunakan untuk biaya sekolah anak-anak. 

    "Ibu-ibu, sebentar lagi Lebaran. Dananya jangan digunakan beli baju, ya," ujar Khofifah saat memberikan bantuan PKH di Aula Husni Hamid, kompleks Pemerintah Daerah Karawang, Ahad, 28 Mei 2017.

    Khofifah menyatakan bantuan nontunai tersebut bakal cair pada akhir Mei 2017. Di Jawa Barat, penduduk tergolong keluarga miskin mendapat bantuan PKH senilai Rp 500 ribu setiap bulan. 

    Meski mempunyai otoritas menggunakan dana bantuan sosial (bansos) tersebut, Khofifah menganjurkan penerima bantuan mulai belajar menabung. "Jangan dikasih kepada suami, apalagi kalau buat beli rokok," katanya.

    Khofifah menjelaskan, di tahap awal, pemerintah bakal menyalurkan bansos PKH kepada 6 juta keluarga di 514 kabupaten/kota. Di tahun 2017, keluarga miskin bakal menerima Rp 1,8 juta dalam empat tahap. "Untuk program bansos PKH ini, pemerintah mengalokasikan dana APBN dengan nilai 11,3 triliun," ucapnya.

    Sasarannya adalah masyarakat dengan status sosial terendah di Indonesia. Khofifah menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Sosial, 40 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.

    Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada 2017, penerima PKH di Indonesia baru 9 persen. Ia menargetkan peningkatan pada 2018. Rencananya, pada tahun depan, 15,6 persen penduduk miskin bakal mendapat PKH. "Januari tahun depan bakal ada 10 juta penerima," katanya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.