Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Bengkulu – Beberapa pemerintah kabupaten di Provinsi Bengkulu mengijinkan pegawai negeri membawa mobil dinas untuk mudik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang misalnya, memperbolehkan pejabat menggunakan kendaraan dinas, baik mobil dinas maupun motor dinas, sebagai kendaraan mudik lebaran. Namun ijin ini hanya berlaku jika kendaraan dinas itu digunakan di dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
“Penggunaan mobil dinas tidak diperbolehkan jika keluar provinsi, jika masih di Bengkulu kita perbolehkan karena jarak tempuhnya tidak terlalu jauh,” kata Hazairin Kadir, Sekda Kepahiang saat dihubungi Senin 27 Juni 2016.
Namun menurut Hazairin, pejabat tidak diperbolehkan menggunakan anggaran daerah untuk biaya perawatan dan bensin selama digunakan. “Pertimbangannya karena mereka butuh kendaraan untuk berlebaran makanya kita perbolehkan menggunakan mobdin,” lanjut Hazairin.
Kebijakan yang sama juga dilakukan Pemda Kabupaten Seluma. Sekda Kabupaten Seluma, Irihadi, mengatakan pemda belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat untuk larangan penggunaan mobdin untuk berlebaran. “Kita memperbolehkan penggunaan mobnas untuk mudik, termasuk ke luar provinsi,” kata dia saat dihubungi.
Hanya saja segala resiko terkait penggunaan mobil tersebut, kata Irihadi, ditanggung pejabat itu sendiri. Misalnya jika terjadi kecelakaan pada saat mudik. “Jika terjadi apa-apa itu bukan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk biaya perawatan dan bensin,” katanya kemudian.
PHESI ESTER JULIKAWATI
