JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Minggu, 25 Juli 2021

Bupati Bojonegoro Setuju Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas

Reporter :

Editor : Zed abidien


Senin, 6 Juli 2015 14:02 WIB

ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.COBojonegoro - Bupati Bojonegoro Suyoto mengizinkan mobil dinas milik pemerintah dipakai untuk mudik Lebaran. Alasannya, tak hanya lebih efisien, tapi juga mempermudah koordinasi antarpejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro jika ada kegiatan mendadak. ”Kan lebih irit,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 6 Juni 2015.

Bupati yang juga kader Partai Amanat Nasional ini mengatakan keputusan memperbolehkan mobil pelat merah dipakai untuk mudik Lebaran didasari sejumlah alasan. Pertama, mayoritas pejabat pemerintah adalah warga Bojonegoro dan tinggal di perkotaan.

Kedua, jika mobil dinas dibawa dengan biaya sendiri dan tentu jadi tanggung jawab pribadi, hal itu akan meringankan beban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebab, Pemkab tidak perlu menyediakan lahan parkir sekaligus penjaga untuk mengawasi mobil.

Menurut Suyoto, para pegawai negeri punya ikatan kontrak kerja. Meskipun libur Lebaran, mereka tetap harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jika sewaktu-waktu para pejabat tersebut dibutuhkan untuk koordinasi, penggunaan mobil dinas memudahkan mereka. “Jadi kami punya alasan jelas soal mobil dinas boleh dipakai,” ujarnya.

Mobil pelat merah di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya lebih dari seratus. Di antaranya untuk pejabat setingkat kepala dinas, kepala badan, asisten bupati, camat sebanyak 28 orang, dan pejabat setingkat kepala bagian.

Jumlah itu belum termasuk yang dipakai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro. “Ya, rata-rata dipakai semua untuk Lebaran,” ujar seorang pegawai di bagian Perlengkapan Pemkab Bojonegoro.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyerahkan penentuan kebijakan penggunaan mobil dinas untuk mudik kepada tiap-tiap kepala daerah. Menurut dia, setiap kepala daerah memiliki kebebasan, bergantung pada keadaan daerah masing-masing. "Jadi tiap kepala daerah memiliki kewenangan diskresi untuk melihat keadaan masing-masing," tutur Yuddy.

SUJATMIKO

 

KOMENTAR

JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Minggu, 25 Juli 2021

Terpopuler