JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Senin, 26 Juli 2021

Ikuti KPK, Soekarwo Larang Mobil Dinas buat Mudik

Reporter :

Editor : Kukuh S Wibowo Surabaya


Jumat, 26 Juni 2015 22:03 WIB

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.COSurabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya berencana mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Keputusan ini menyusul adanya surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melarang penggunaan mobil dinas di internal lembaga antirasuah untuk keperluan mudik.

"Kami ikut KPK. Kalau dilarang, ya, dilarang," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kantornya, Jumat, 26 Juni 2015. Menurut Soekarwo, KPK menerapkan standar pelarangan tersebut karena penggunaan mobil dinas dianggap menimbulkan kerugian bagi negara.

Semula, Soekarwo mengaku menunggu sinkronisasi keputusan penggunaan kendaraan dinas antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta KPK. Hal itu diperlukan menyusul kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi yang memperbolehkan pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

Namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengikuti keputusan KPK dengan mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik di wilayah birokrasinya. "Penggunaan mobil dinas dikhawatirkan masuk pertimbangan hukum korupsi, khususnya pasal gratifikasi, karena menggunakan aset saat nontugas pemerintahan atau saat tidak berdinas," ucap Soekarwo.

Nantinya, semua kendaraan dinas milik Pemprov Jawa Timur akan diparkir di kantor masing-masing selama libur Lebaran. Meski begitu, larangan itu hanya berlaku untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemprov. “Untuk kepala daerah kabupaten atau kota, terserah mengikuti siapa, KPK atau Kementerian PANRB," tuturnya.

Soekarwo bakal menindak tegas pegawai yang tetap nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. “Menurut Undang-Undang tentang Aset Negara, untuk nontugas pemerintah memang tidak diperbolehkan. Nanti yang melanggar akan ada peringatan secara lisan dan tertulis sesuai dengan peraturan,” katanya.

ARTIKA RACHMI FARMITA

 

KOMENTAR

JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Senin, 26 Juli 2021

Terpopuler