TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, mengatakan pihaknya tidak setuju dengan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan banyak instansi.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah maupun pihak swasta dapat memberikan bantuannya dalam bentuk tiket gratis tanpa harus merusak tatanan mudik dengan kendaraan umum.
"Seharusnya bantuan gratis ini bisa diberikan dalam bentuk voucher tiket," kata Danang dalam acara Teras Kita di FX Mall, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Juni 2015.
Ia mengatakan pemberian voucher tiket ini dapat menggantikan penyediaan bus pariwisata pengangkut pemudik yang biasa disediakan institusi pemerintah maupun swasta.
Dengan sistem ini kendaraan umum Organda tetap terpakai. Danang mengaku program mudik yang dilakukan dengan sistem menyewa bus pariwisata membuat kendaraan umum reguler kehilangan penumpangnya.
Ia menilai langkah membantu masyarakat maupun pegawai ini dapat dilakukan tanpa menciptakan kerugian bagi pengusaha transportasi. "Kalau begini, corporate social responsibility-nya dapat, bisnis tranportasinya juga tidak terganggu," katanya.
Danang mengusulkan kepada pemerintah untuk memanfaatkan kendaraan milik Organda di luar pulau Jawa untuk dimanfaatkan mengangkut pemudik.
Ia mengatakan sejak dua tahun lalu, pihaknya telah melakukan penelitian dan mendapat 30 persen kendaraanan umum di luar pulau Jawa tidak terpakai di masa lebaran.
Menurut Danang, kendaraan ini bisa menjadi solusi inovatif yang dapat dilakukan pemerintah tanpa harus melakukan penambahan armada maupun jalan.
MAYA NAWANGWULAN