Rano Karno Izinkan Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran

Editor

Senin, 21 Juli 2014 13:24 WIB

Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Serang - Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno mengizinkan penggunaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk kepentingan mudik Lebaran. “Daripada diparkir di rumah tapi keamanannya tidak terjamin. Malah hilang dicuri, kan, jadi problem,” kata Rano, Senin, 21 Juli 2014.

Menurut Rano, dirinya sudah mengeluarkan keputusan ihwal penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran. Baginya, soal itu tidak menjadi masalah.

Daerah tujuan mudik para pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten umumnya di sekitar Jawa Barat. “Paling di Bandung, Cimahi, Sukabumi, Subang. Ya, sekitaran situ, deh, ujar Rano.

Meski ada yang mudik ke Jawa Tengah atau Sumatera, kata Rano, jumlahnya diprediksi tidak terlalu banyak. Menurut Rano, setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam hal penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. “Untuk Provinsi Banten, saya ambil kebijakan seperti itu,” ucapnya.

Rano berpesan kepada para pejabat yang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran agar menjaganya dengan baik. Bila rusak atau hilang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. “Beli bahan bakarnya juga harus menggunakan biaya sendiri. Tidak boleh dibebankan kepada pemerintah,” ucapnya.

Berbeda dengan kebijakan Rano, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis justru meminta seluruh pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

“Saya mengimbau seluruh pegawai negeri sipil di Pemkot Cilegon tidak menggunakan mobil dinas pada saat mudik,” tutur Lubis.

Lubis menegaskan pegawai yang memaksakan diri pulang kampung menggunakan mobil dinas akan ditindak secara tegas. “Kami tidak akan memberikan izin kepada seluruh pegawai untuk memakai mobil dinas, walau dengan bentuk permohonan tertulis.”

WASI’UL ULUM