Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Kendari - Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo larang PNS DKI Jakarta mudik pakai mobil dinas, kini Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara juga minta pejabat di wilayahnya untuk tidak menggunakan mobil dinas saat Lebaran.
"Untuk menghilangkan kebiasaan pejabat yang suka menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, secara bertahap akan dihilangkan," terang Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Zainal Abidin, Jumat, 2 Agustus 2013.
Menurut Zainal, fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, hanya digunakan untuk aktifitas berkantor dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Menurut dia, bila ada pejabat atau staf Pemprov Sultra yang tetap menggunakan mobil dinas, pihaknya akan memberi sanksi.
Selain melarang PNS mudik dengan mobil dinas, setiap pejabat negara dilarang mengubah plat merah kendaraan menjadi plat hitam karena dikhawatirkan akan menghilangkan tanda kepemilikan mobil pemerintah, sehingga masyarakat tak dapat mengawasinya.
Sayangnya, Pemprov Sultra tak secara tegas mengatur sanksi bagi PNS yang tetap bandel menggunakan mobil dinas untuk mudik, maupun yang mengganti plat hitam terhadap mobil dinasnya. "Risikonya akan ditanggung oleh penggunanya," kata Zainal.
Berbanding terbalik dengan Pemprov Sultra yang melarang pejabatnya menggunakan mobil atau motor dinas jika akan mudik, Pemerintah Kota Kendari malah sebaliknya.
Wali Kota Kendari, Asrun, menyatakan PNS di Kendari bebas mudik dengan kendaraan dinas. "Sah-sah saja pejabat atau staf menggunakan mobil dinas saat akan mudik," katanya.
ROSNIAWANTY FIKRY
Topik terhangat:Ahok vs Lulung | Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri
Berita lainnya:
Ahok Hadapi Preman, Prabowo Pasang Badan
Ahmadiyah: Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah 2011
Penerobos Portal Busway Bukan Anak Jenderal
Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar
