BBM Mahal, Warga Ini Sahur Ditemani Lampu Teplok  

Seorang pedagang mengandalkan sumber penerangan dari lilin saat listrik padam di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Minggu (04/04).TEMPO/Muh Syaifullah
Seorang pedagang mengandalkan sumber penerangan dari lilin saat listrik padam di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Minggu (04/04).TEMPO/Muh Syaifullah

TEMPO.CO, Jepara - Jauh dari daratan Pulau Jawa, warga Kepulauan Karimunjawa saat Ramadan ini makan sahur dengan hanya ditemani lampu minyak tanah. “Kami kembali seperti 30-an tahun lalu,” kata Datang Abdurahim, warga Desa Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Rabu, 8 Agustus 2012. Nasib keluarga Anis Fatmawati masih lumayan. Guru SMP Negeri Parang itu makan sahur diterangi lampu baterai.

Masalahnya, selama Ramadan, aliran setrum dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Parang dan wilayah lain di Karimunjawa hanya bisa dinikmati mulai pukul 17.30 hingga 23.30. Selebihnya gelap gulita. “Saya tiap bulan membayar listrik Rp 200 ribu,” kata Anis. Saat sahur, warga ekonomi rendah memakai lilin dan lampu teplok. Bagi yang berkecukupan memakai lampu dari aki. “Setiap sore aki kembali disetrum.”

Karimunjawa dengan 27 pulau besar dan kecil yang berjarak 65 mil laut dari Kota Jepara hanya dilayani listrik dari PLTD. Pengurangan jadwal nyala lampu itu akibat sejumlah pembangkit diesel mulai awal Juli lalu wajib memakai solar nonsubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Karimujawa baru punya enam PLTD yang ditempatkan di Pulau Nyamplungan, Karimunjawa, Kemujan, Parang, Nyamuk, dan Genting.

Harga solar industri di Karimunjawa Rp 10.600 per liter. “Kebutuhan BBM di Karimunjawa untuk pembangkit listrik sebanyak 2.000 liter per minggu,” kata Nuryanto, Camat Karimunjawa. Akibat aturan itu, hingga Desember mendatang dibutuhkan anggaran Rp 800 juta. Padahal, bila memakai solar subsidi hanya butuh Rp 225 juta. “Sebelum ada tambahan anggaran dari pemerintah Jepara, nyala listrik harus dibatasi.”

Beban penggunaan listrik cukup besar, yakni Rp 2.500/kWh. Padahal, di Jawa hanya Rp 495/kWh. “Ini tidak adil karena masyarakat Karimunjawa dibebani biaya besar,” kata Hadi Priyanto, juru bicara pemerintah Jepara. Maka, kata Hadi, pemerintah Jepara minta PLN mengambil alih pengelolaan PLTD di Karimunjawa.

Adapun aliran listrik tenaga surya yang dijanjikan belum mulai dibangun. Listrik tenaga surya itu untuk penerangan jalan Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan yang direncanakan terdiri atas 120 titik lampu.

BANDELAN AMARUDIN

Berita Ramadan lainnya:
Ibu Menyusui Punya Ruang Khusus di Pelabuhan Merak 
Cegah Kecelakaan, Pemerintah Didesak Tambah Armada 
Waduk Cirata, Tempat Asyik Ngabuburit Warga Cianjur 
Lebaran, Bandara Siapkan 864 Penerbangan Tambahan
BCA Sediakan Rp 46 Triliun untuk Lebaran