Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Serang - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk pemantauan dan pengendalian arus mudik di kawasan ini.
"Anggaran pemantauan arus mudik tahun ini naik 100 persen menjadi Rp 800 juta, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya Rp 400 juta," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten, Jayeng Rana, Rabu, 8 Agustus 2012.
Jayeng Rana meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banten bisa memberikan pelayanan optimal dalam pemantauan dan pengendalian arus mudik, karena DPRD sudah mendukung melalui peningkatan anggaran dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Dishubkominfo harus memberikan pelayanan optimal kepada pemudik."
Menurutnya, Banten merupakan jalur mudik yang akan dilalui oleh masyarakat yang akan mudik dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Mayoritas pemudik, lanjutnya, menggunakan sepeda motor, setelah itu mobil pribadi, sehingga kondisi jalan-jalan di Banten harus dijamin baik.
Karena itu, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang harus mampu menyelesaikan jalan yang dilalui arus mudik. "Jangan sampai ada kecelakaan karena jalan rusak," tegasnya.
Kepala Dishubkominfo Banten, Husni Hasan, mengatakan anggaran pemantauan dan pengendalian arus mudik tidak hanya untuk pengaturan lalu lintas, juga untuk biaya pendirian pos komando terpadu. "Termasuk untuk honor dan biaya makan minum petugas," ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Sutadi, mengatakan H-7 jalur mudik harus selesai diperbaiki. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh kontraktor mempercepat pengerjaan agar masa mudik tidak ada lagi jalan yang dapat menghambat perjalanan pemudik.
"Ada enam ruas jalan yang tahun ini sudah dimulai pembangunan fisiknya, termasuk Jalan Palima-Pakupatan," kata Sutadi.
WASI’UL ULUM
