JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Kamis, 2 Desember 2021

Menag Yaqut Soal Rekontekstualisasi Fikih: Khilafah Jadi Bencana Umat Islam

Reporter : Tempo.co

Editor : Iqbal Muhtarom


Selasa, 26 Oktober 2021 19:40 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggelar konferensi pers hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu 11 Mei 2021. Pada Sidang Isbat tersebut ditetapkan 1 Syawal 1442 H atau Hari Raya Idul Fitri 1442 pada 13 Mei 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan perlunya rekontekstualisasi fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak Abad Pertengahan silam. Salah satunya adalah soal ide khilafah yang dinilai hanya menjadi bencana bagi umat Islam.  

Gagasan itu Yaqut sampaikan pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 hingga 29 Oktober 2021 dengan tema “Islam In A Changing Global Contex: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”.

Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pada awalnya gelaran AICIS tahun ini hanya mengusung tema public policy, yang telah disiapkan oleh panitia sejak sebelum Pandemi Covid-19. Tetapi kemudian Yaqut meminta kepada panitia untuk memasukkan kajian fikih dalam era Pandemi.

"Pada awalnya AICIS tahun ini mengusung tema public policy saja. Dan tema itu sudah disiapkan oleh panitia sejak sebelum pandemi Covid-19. Tetapi saya kemudian meminta kepada panitia untuk mengubahnya dan memasukkan kajian fiqh dalam era pandemi ini,” kata Menag Yaqut di Solo, Senin, 25 Oktober 2021.

Menag Yaqut mengatakan, kajian rekontekstualisasi fikih sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Setidaknya ada 14 konteks pentingnya tema ini menjadi pembahasan di gelaran AICIS 2021. Berikut 14 kondisi pendorong pentingnya rekontekstualisasi fikih di era global, dikutip Tempo dari laman Kemenag.

1. Dalam teori hukum Islam klasik, norma agama merupakan respons terhadap kenyataan. Tujuan norma agama atau maqasid al-shari'ah adalah untuk menjamin kesejahteraan spiritual dan material kemanusiaan.

2. Ahli hukum Sunni yang diakui oleh dunia, Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi, mengidentifikasi lima komponen utama maqasid al-shari'ah, yaitu pelestarian iman, kehidupan, keturunan, akal dan harta benda.

3. Norma-norma agama bisa bersifat universal dan tidak berubah, misalnya, keharusan seseorang berusaha mencapai kesempurnaan moral dan spiritual, atau bisa juga bersifat "fleksibel", jika dihadapkan pada masalah spesifik yang muncul dalam situasi waktu dan tempat yang selalu berubah.

4. Seiring dengan perubahan realitas, fleksibilitas norma agama, yang bertentangan dengan norma agama universal, juga harus berubah untuk mencerminkan keadaan kehidupan yang terus berubah di bumi. Hal ini sebenarnya dimulai pada awal abad Islam, pada saat berbagai aliran hukum Islam atau mazhab, muncul dan berkembang.

Selama lima abad terakhir, praktik ijtihad atau penalaran hukum independen, yang digunakan untuk menciptakan norma-norma agama baru, pada umumnya telah berakhir di seluruh dunia Muslim Sunni.

5. Ketika orang-orang Muslim kontemporer mencari bimbingan agama, sumber referensi yang paling banyak diterima dan otoritatif, menurut standar ortodoksi Islam, adalah corpus atau kumpulan tulisan pemikiran Islam klasik, terutama fikih yang mencapai puncak perkembangannya di Abad Pertengahan, hingga kemudian berhenti dan sebagian besar tidak berubah sampai hari ini.

6. Kesenjangan yang luas saat ini terjadi antara struktur ortodoksi Islam dan konteks realitas aktual Muslim, di mana manusia hidup saat ini, karena adanya perubahan besar yang telah terjadi sejak ajaran Islam ortodoks mulai meningkat menjelang akhir abad pertengahan.

7. Perbedaan antara prinsip-prinsip kunci dari ortodoksi Islam dan realitas peradaban kontemporer dapat, dan sering terjadi, membawa umat Islam ke dalam bahaya fisik, moral dan spiritual, jika mereka berniat untuk mengamati elemen fikih tertentu, terlepas dari konteks mereka saat ini. Di antara isu kompleks yang terletak di jantung perbedaan ini adalah:

a. Praktik normatif yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, termasuk hak, tanggung jawab dan peran non-Muslim yang tinggal di masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim, dan sebaliknya,b. Adanya negara bangsa modern dan validitasnya atau kekurangannya, sebagai sistem politik yang mengatur kehidupan umat Islam, dan.c. Konstitusi negara dan hukum atau sistem hukum yang muncul dari proses politik modern, dan hubungannya dengan syariah.

8. Ketidakstabilan sosial dan politik, perang saudara dan terorisme yang timbul dari tindakan dari kelompok-kelompok Muslim ultrakonservatif yang bersikeras menerapkan elemen fikih tertentu dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan norma klasik yang ada di era awal Islam.

9. Setiap usaha untuk mendirikan negara Islam-al-imamah al-udzma universal atau Imamah Agung, juga dikenal sebagai al-khilafah atau Khilafah, hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam, karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia.

10. Sejarah Islam setelah kematian menantu Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Ali, menunjukkan bahwa setiap usaha untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuatan politik atau militer dalam bentuk kekhalifahan pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak dengan yang lain. Hal ini merupakan tragedi bagi komunitas Muslim secara keseluruhan, terutama pada awal sebuah dinasti baru.

11. Bila usaha ini menyatu dengan perintah ortodoks untuk terlibat dalam perang melawan non-Muslim—sampai mereka masuk Islam atau tunduk pada peraturan Islam, sehingga seluruh dunia dapat bersatu di bawah panji-panji Islam—maka hal ini akan menimbulkan konflik tiada akhir, yang daya tariknya semakin meluas kepada umat Islam karena berakar pada sejarah dan ajaran Islam itu sendiri.

12. Memang, beberapa elemen dalam fikih menggambarkan konflik semacam itu sebagai kewajiban agama, yang kadang-kadang merupakan kewajiban bagi komunitas Muslim pada umumnya, atau, pada setiap pria dewasa Muslim, tergantung pada keadaan yang ada, karena norma-norma agama ini muncul pada saat konflik antara Islam dan negara-negara tetangga non-Muslim, bisa dibilang merupakan sesuatu yang hampir universal.

13. Jika umat Islam tidak memikirkan kembali ajaran kunci dari ortodoksi Islam yang memberi wewenang dan secara eksplisit memerintahkan kekerasan semacam itu.

Siapa pun dan kapan saja dapat memanfaatkan ajaran Islam ortodoks tersebut untuk menentang apa yang mereka klaim sebagai hukum dan otoritas tidak sah dari negara kafir dan membantai sesama warga negara mereka, terlepas dari apakah mereka tinggal di dunia Islam atau di Barat.

Ini adalah benang merah yang menghubungkan begitu banyak kejadian terkini, mulai dari Mesir, Suriah dan Yaman sampai ke jalan-jalan di Mumbai, Jakarta, Berlin, Nice, Stockholm, Westminster dan lain-lain.

14. Perselisihan sipil, tindakan terorisme, pemberontakan dan peperangan, yang dilakukan atas nama Islam, akan terus mengganggu umat Islam, dan mengancam umat manusia pada umumnya, sampai isu-isu ini secara terbuka diakui dan dipecahkan.

“Jelas, dunia membutuhkan sebuah ortodoksi Islam alternatif, yang akan dirangkul dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia,” kata Menag Yaqut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Menag Yaqut: Dunia Membutuhkan Fikih Islam Alternatif

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

<

KOMENTAR

JADWAL IMSAK DKI JAKARTA

Kamis, 2 Desember 2021

Terpopuler