Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 secara umum telah berjalan cukup bagus.
"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," kata Muhadjir Effendy Menko PMK dalam rilis kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Minggu 16 Mei 2021.
Indikator penilaian tersebut berdasarkan pemanfaatan data historis penanganan peniadaan mudik lebaran 2020, pengetatan pengawasan di sejumlah jalur 'tikus' atau alternatif yang dipelajari secara detail, kemudian modus operandi pemudik yang nekat dengan cara-cara yang menurut mereka kreatif tapi berhasil diantisipasi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengemukakan data kepolisan pada 2021 melaporkan jumlah pemudik berkisar 1 juta orang. Jumlah yang berkurang signifikan dibandingkan tahun lalu itu mestinya menandakan aturan peniadaan mudik berjalan cukup efektif.
Muhadjir mengatakan akhir pekan pasca-perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah diprediksi bakal menjadi puncak arus balik masyarakat yang sebelumnya nekat mudik ke kampung halaman.
Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah antisipasi guna menyambut kedatangan para pemudik nekat tersebut.
Antisipasi dilakukan bukan hanya di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, namun juga di beberapa pusat kota termasuk masing-masing ibu kota provinsi.
"Ibu kota bukan satu-satunya. Ini semua sudah kita hitung termasuk ibu kota di setiap provinsi yang nanti juga akan menjadi tujuan arus balik. Ini sudah kita hitung betul, mudah-mudahan nanti perhitungan kita mendekati benar," ujarnya.
