Pemerintah Targetkan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei, Usai Idul Fitri

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menunjukkan kotak berisi obat malaria, Chloroquine, yang akan diserahkan kepada RSPI Sulianti Saroso di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2020. Obat ini digunakan sebagai satu di antara terapi eksperimental yang digunakan untuk pasien COVID-19 di dunia sambil menunggu riset obat dan vaksin untuk penyakit karena virus corona 2019 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menunjukkan kotak berisi obat malaria, Chloroquine, yang akan diserahkan kepada RSPI Sulianti Saroso di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2020. Obat ini digunakan sebagai satu di antara terapi eksperimental yang digunakan untuk pasien COVID-19 di dunia sambil menunggu riset obat dan vaksin untuk penyakit karena virus corona 2019 itu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.


Langkah ini untuk menghindari terjadinya komersialisasi vaksin COVID-19. Pengadaan vaksin untuk program Gotong Royong ini pun dilakukan oleh Pemerintah atau BUMN. Namun dalam pelaksanaan nanti, akan menggandeng pihak swasta.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sejak Februari hingga Maret 2021 hampir 17.832 perusahaan yang mendaftar ke KADIN untuk menjadi peserta vaksinasi Gotong Royong. Jumlah pesertanya hampir mencapai 8,6 juta.

KADIN hingga saat ini masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan untuk penentuan harga per dosis vaksin COVID-19. Pada tahapannya nanti, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bertahap.

“Karena jumlah yang datang ini juga bertahap dan awalnya terbatas, kita tidak mungkin bisa sekaligus semua. Jadi, memang perusahaan yang mendaftar ini juga harus bersabar, untuk mendapatkan gilirannya nanti,” ujar Shinta.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Heriyanto menambahkan, pihaknya ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengadaan vaksin Gotong Royong.

“Untuk vaksin Sinopharm, anak usaha Bio Farma, Kimia Farma, akan menjalankan pengadaan hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan swasta maupun milik holding Bio Farma,” ujarnya.

Bambang Heriyanto juga menekankan apa yang dilakukan pemimpin perusahaan tersebut pada prinsipnya sama dan sejalan dengan pemerintah, “Hanya beda dalam pembiayaannya saja. Kalau kita menunggu program Pemerintah, berarti kita harus menunggu giliran. Kalau nanti vaksinasi Gotong Royong, tetap juga gratis diberikan, tapi nanti ditanggung oleh perusahaan,” katanya.

BACA: Hampir 18 Ribu Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong ke Kadin