Tak Salat Id di Wilayahnya, 3 Camat Aceh Barat Terancam Dicopot

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS

    Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS

    TEMPO.CO, Meulaboh - Tiga camat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, terancam sanksi dicopot dari jabatannya karena kedapatan tidak melaksanakan salat Id pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di masing-masing wilayah tugasnya.

    Baca juga: Bupati Aceh Barat: Jangan Layani Warga yang Tak Berbusana Islami

    "Pencopotan jabatan terhadap tiga orang camat ini sedang dalam tahap proses administrasi, mereka terpaksa saya copot karena tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya," kata Bupati Aceh Barat, H Ramli MS kepada Antara di Meulaboh, Selasa, 11 Juni 2019.

    Menurut Ramli MS, sanksi tegas kepada tiga camat tersebut harus dilakukan karena sebelum Hari Raya Idul Fitri, dia sudah mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar tetap berada di dalam daerah termasuk kepada para camat.

    Khusus kepada camat, bupati juga sudah mengintruksikan agar tetap berada di tiap kecamatan tempat wilayah tugas masing-masing, dan wajib melaksanakan salat Id bersama masyarakat di daerahnya.

    Namun, camat yang tidak disebutkan nama dan wilayah tugas tersebut, diduga diam-diam meninggalkan tempat tugas dan memilih berhari raya di tempat yang lain, dan malah pergi ke luar daerah.

    "Karena mereka tidak amanah dan mengabaikan tugasnya sebagai pimpinan ummat di kecamatan, mereka terpaksa diberhentikan dari jabatannya," kata Ramli MS.

    Meski sudah memastikan akan mencopot tiga camat di Aceh Barat, pejabat negara ini belum mau membocorkan nama para camat yang terkena sanksi dan meminta pewarta bersabar.

    "Nanti kalau sudah dicopot atau diganti dengan pejabat baru, akan kita publikasikan ke media massa," terangnya.

    Ramli MS memastikan tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) termasuk para pejabat di daerahnya, yang kedapatan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk bagi pejabat tidak amanah kepada tugas dan tupoksi masing-masing.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.