Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat dengar pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dengan mitranya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sejumlah direktur utama perusahaan pelat merah, ditunda lantaran adanya aksi 22 Mei yang berujung rusuh di DKI Jakarta.
Baca juga: Buntut Rusuh 22 Mei, Gedung DPR RI Ditutup Sementara
Sedianya, rapat mengenai kesiapan pemerintah dan BUMN dalam menghadapi mudik Lebaran 2019 itu digelar hari ini, 22 Mei 2019, mulai pukul 10.00 WIB. "Ditunda," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir melalui pesan singkat kepada Tempo, Rabu. Ia mengatakan penundaan itu dilakukan karena alasan keamanan.
Pada mulanya, DPR berencana melakukan rapat dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Direktur Utama Angkasa Pura I dan II, Pelindo I hingga IV, Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya.
Secara umum, Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Senayan, juga ditutup sementara pada Rabu, 22 Mei 2019 akibat aksi 22 Mei. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
"Ditutup dengan pertimbangan keamanan," ujar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 Mei 2019.
Indra menyebut, sore dan malam ini jajaran pengurus gedung DPR akan melakukan evaluasi melihat situasi terkini. "Sebentar lagi saya dan Pak Ketua akan ke dalam untuk melihat sikon-nya," ujar dia.
Saat ini sejumlah pintu masuk di gedung DPR ditutup petugas. Hanya satu pintu yang dibuka untuk keluar masuk kendaraan, itu pun harus melewati pemeriksaan ketat petugas keamanan.
Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, sejumlah pintu gedung DPR sudah ditutup dan dijaga ketat sejak Selasa, 21 Mei 2019 malam. Para anggota DPR dan DPD berserta jajarannya diimbau untuk bekerja dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat aksi 22 Mei.
DEWI NURITA
