Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia akan mencabut diri dari perjanjian damai RI-GAM yang telah ditandatangani 9 Desember lalu jika kondisinya sudah di luar kendali.Yo nek kebangetan, Indonesia akan mencabut, kata Sekretaris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (MenkoPolkam), Letjen Sudi Silalahi, kepada wartawan, di kantornya, Jumat (17/1). Seperti diketahui, Selasa (14/1) lalu, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh GAM terhadap aparat keamanan di Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi Lokop, Aceh Timur. Dalam kejadian tersebut, Prada Warsono dari Yonif Linud 431 Kostrad tewas dan seorang lagi Letda Inf. Dian Fitriansyah, menderita luka tembak pada bagian paha kirinya, setelah dihadang sekitar10 orang bersenjata, sekitar pukul 13.45 WIB. Menurut Sudi, pada akhir kunjungannya di Aceh, Rabu (15/1) lalu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan protes kerasnya yang disampaikan pada HDC (Henry Dunant Centre) dan JSC (Joint Security Commision). Alasannya, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Kalau makin lama hal itu terjadi terus, nggak bisa dong! Jelas bahwa bukan kita yang mengingkari perjanjian itu, tapi mereka (GAM-Red.), katanya. Tetapi, Sudi menandaskan, Indonesia tidak pernah mengancam akan keluar dari perjanjian damai tersebut. Selain karena waktu untuk membangun kepercayaan antara dua pihak baru berjalan 1 bulan dari 2 bulan yang ditentukan, juga adanya pemikiran bahwa telah dibutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan kesepakatan damai tersebut. Dua tahun lo mengusahakan terwujudnya perjanjian ini. Jadi, tidak semudah itu keluar, jelasnya. Menurut Deputi II bidang Politik dan Luar Negeri Menko Polkam, Amin Rianom, JSC sebagai pengawas perdamaian di Aceh turut menyatakan penyesalannya atas terjadinya pelanggaran tersebut. JSC mengecam keras pelanggaran tersebut. Pihaknya juga sudah mengadakan evaluasi dan telah mengirim tim monitoring kesana, katanya. Anom menyatakan, lepas dari siapapun yang bersalah dalam masalah ini, hal ini merupakan sebuah kejahatan. Sebab itulah, fungsi normal polisi bisa diberlakukan disana.Siapapun yang bersalah akan ditangkap secara hukum, tandasnya. (D.A Candraningrum - Tempo News Room)
Iklan
