Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) mengeluhkan diskriminasi pemerintah terhadap angkutan khusus menjelang Lebaran nanti.
Ketua Umum Aspadin, Hendro Baroeno, meminta pemerintah agar memberikan dispensasi kepada angkutan air minum dalam kemasan (AMDK) agar juga bisa beroperasi mulai tiga hari menjelang hingga satu hari setelah Hari Raya Lebaran H-3 hingga H+1.
"Mengenai perdagangan AMDK agar disetarakan dengan bahan pokok," kata Hendro, Selasa malam, 31 Juli 2012. Hal ini, kata dia, untuk menghindari terjadinya kelangkaan air minum di beberapa daerah. Sebab, pemerintah hanya memberikan dispensasi pada angkutan bahan pokok dan BBM.
Pernyataan ini terkait dengan dirilisnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor 2381 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas, Pengoperasian Angkutan Barang, dan Pengoperasian Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran 2012.
Beleid itu melarang angkutan barang dengan sumbu lebih dari dua, termasuk truk gandeng, kontainer, di Lampung, Jawa, dan Bali beroperasi mulai H-4 hingga H+1. Pengecualian diberikan kepada kendaraan bersumbu dua dan angkutan bahan pokok. Namun AMDK tidak masuk dalam pengecualian ini.
Padahal, kata Hendro, jika angkutan AMDK tidak termasuk yang diberikan kompensasi, maka akan terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga. Di Yogyakarta saja, harga AMDK saat ini sudah mencapai Rp 16 ribu per liter.
Jika hanya mengandalkan jalur lain selain jalur darat, maka distributor akan kesulitan mengingat angkutan AMDK dari Sukabumi belum bisa melalui jalur kereta api. "Kami serba dilematis untuk menyediakan suplai. Karena suplai baru normal tanggal 26 Agustus," katanya.
Dia memperkirakan kebutuhan AMDK di Jabodetabek dan Serang selama tahun ini mencapai 20,5 juta liter per hari atau setara 39 persen angka konsumsi AMDK nasional. Konsumsi AMDK di Jawa, di luar Jabodetabek, dan Serang mencapai 21 juta liter per hari atau setara 40 persen kebutuhan AMDK nasional.
Di lain pihak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan kebijakan tetap mengikuti yang sudah ditetapkan. Kementerian Perhubungan memang lebih memprioritaskan kelancaran angkutan penumpang dan bahan pokok. "Kami tidak bisa melakukan upaya apa pun karena permintaan terlalu mendesak," katanya.
Tahun ini pemerintah memprediksi jumlah pemudik mencapai 25-30 juta orang yang tersebar di 12 kota. Sekitar 20 juta orang diperkirakan berasal dari Pulau Jawa. Jalur darat akan mendominasi arus pemudik. "H-4 hingga H+1 harus dicapai pola transisi, pengangkutan yang lebih baik untuk AMDK sehingga tidak mengangggu lalu lintas yang ada," katanya.
Simulasi untuk angkutan AMDK, katanya, baru akan bisa dilakukan tahun depan. Simulasi akan dilakukan di daerah-daerah rawan terjadi kelangkaan.
ROSALINA
Berita ekonomi lainnya:
Jembatan Selat Sunda, Tomy Winata Manut Pemerintah
Ini Provinsi Pertama Penikmat Televisi Digital
Mimpi Dahlan: 60 Juta Penumpang di Bandara Soetta
Pemerintah Siapkan 500 Hektare untuk Foxconn
23 Stasiun TV Lolos Seleksi TV Digital
Demi Mobil Listrik, PLN Dirikan 10 Pom Listrik
Rental Mobil Mewah di Solo Panen Pesanan
Dahlan Serahkan Konflik Cinta Manis ke Direksi
